Bangbangwetan

Mubahalah Kasus Lumpur Lapindo

Senin, 11 Agustus 2008, Novia Kolopaking sebagai istri Emha Ainun Nadjib, menepati janjinya dengan datang ke Porong. Beliau telah “memaksa” Emha Ainun Nadjib untuk hadir pada acara yang diselenggarkan atas inisiatif Novia tersebut untuk diklarifikasi soal tuduhan Ainun memiliki kepentingan financial atas keterlibatannya dalam membantu korban Lumpur Lapindo. “ Saya melakukan ini atas inisiatif saya sendiri dan tidak didorong oleh siapa pun. Termasuk Cak Nun. Ini saya lakukan karena saya berkeluarga dengan Cak Nun ini tidak main-main. InsyaAllah dunia akherat. Saya yang tidak rela jika Cak Nun dituduh seperti ini. Kalau dalam bahasa saya: difitnah. Karena saya tahu betul apa yang terjadi,” begitu Novia.

Acara diawali dengan mubahalah: memohon keseimbangan dari Allah dengan caraNya. Mubahalah dibimbing oleh KH Khoirul Anam. Usai Mubahalah, acara dilanjutkan dengan pengantar singkat oleh Novia Kolopaking sebagai pemilik hajat. Setelah itu, kesempatan diberikan kepada warga yang hendak menanyakan secara terbuka kepada Ainun Nadjib perihal tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Agar pembaca merdeka menafsirkan apa yang terjadi, kami menampilkan dialog-dialog itu seperti apa yang berlangsung. Perlu menjadi catatan bahwa yang hadir pada acara tersebut adalah Progress sebagai saksi dari Jogja, GKLL, warga korban Lumpur dan beberapa pendamping. Dari pihak penuduh, tidak ada satu pun yang hadir sehingga klarifikasi menjadi tidak diperlukan. Pertanyaan justru datang dari wartawan Metro TV. Orang kedua yang bertanya adalah seorang perempuan yang mengaku sebagai korban dari perum TAS namun tidak memiliki pertanyaan spesifik. Ketiga adalah Kusnadi dan keempat Mulyadi yang menyampaikan pertanyaan dan pernyataan yang berkisar pada dukungan terhadap Ainun Nadjib. Terakhir, pertanyaan dari wartawan Pantau.

Hingga acara berakhir sepenuhnya, warga belum bersedia pulang. Setelah Ainun NAdjib dan Novia Kolopaking mohon diri, baru warga berangsur pulang.

Berikut petikan dialog yang terjadi. Bangbangwetan.com mengubah susunan kalimat untuk menyesuaikan agar bahasa lisan bisa ditransfer secara optimal ke bahasa tulis. Dan itu tidak mengubah substansi isi.

Progress:

1. Bahwa Cak Nun adalah orang Bakrie, itu sangat tidak logis. Sebab, Cak Nunlah yang menyebabkan Bakrie harus membayar korban Lumpur. Mana mungkin Bakrie menyewa orang yang justru merugikannya.
2. Bahwa di forum pembaca KOMPAS ada yang menuduh bahwa Cak Nun adalah garong, kami ingin ada bukti siapa, kapan dan dimana kami menerima hal itu.

Novia:

Cak Nun tidak sebagai orang yang ikut menyetujui MoU antara GKLL dan Lapindo. Cak Nun hanya menyaksikan. Ibaratnya, penghulu dalam pernikahan.

Rahmat:

Subagio SH ada apa nggak? Winarko ada apa nggak? Kami ingin mereka bertanya langsung dan akan kami jawab langsung. Kami hanya akan menjawab jika bertemu secara fisik. Mereka menyebarkan fitnah di website macam-macam hingga melebar sampai Cak Nun garong dst, tapi begitu saya kasih data tentang kesepakatan warga 1% dan 0,5% itu ada sebelum ada mandat ke Cak Nun, sampai hari ini tidak ada jawaban. Begini, kesepakatan 0,5 atau 1% itu kesepakatan warga sebelum GKLL memberi mandat kepada Cak Nun.

Progress:

Ini semacam kesaksian:

Awal Juni, 40 orang GKLL ke Jogja untuk minta persetujuan Cak Nun tentang pilihan GKLL dengan Cash dan Ressetlement. Jawaban Cak Nun: Jangan libatkan saya dalam proses pengambilan keputusan, silakan dirunding dg Minarak. Sampai proses 90% MoU mau jadi mereka menghubungi Cak Nun dan kami diundang saat proses “pernikahan” itu terjadi.

Novia:

Kepada Minarak pun, Cak Nun menyarankan untuk membuka 3 loket:

1. Cash and Carry
2. Relokasi
3. Cash and Ressetlement

Silakan pilih sebagai hak pribadi masing-masing.

Ada surat resmi dari GKLL:

Menyatakan bahwa GKLL yang memberikan mandat kepada Cak Nun dengan pendekatan kultural, bukan ekonomi.

Khoirul Huda GKLL:

Kami malu dengan kehadiran Cak Nun dan Mbak Via pada sore hari ini. Saya ingat 27 Mei 2007, saya pertama bertemu dengan Cak Nun, 24 Juni 2007, kami dibawa oleh Cak Nun ke Presiden tanggal 26 Juni Presiden datang ke Sidoarjo dan 20% yang sebelumnya tidak cair setelah kami dibawa Cak Nun ke Presiden yang 20% itu cair. Pada saat yang sama Cak Nun punya anak dan istri. Bukan hanya waktu dan pikiran saja yang beliau korbankan saat kami riwuki, tapi juga-nuwun sewu, Cak Nun wira-wiri Jogja-Surabaya untuk mengurus ini semua, kami pun juga tidak pernah nyangoni Cak Nun. Dan sekarang, orang yang telah menolong kita, yang sampai kemudian mencairkan yang 20% itu dan Cash dan Resetlement merupakan solusi terbaik saat ini, datang kesini untuk klarifikasi dan mohon maaf. Sementara mereka yang memfitnah itu hari ini tidak datang. Lalu siapa yang pengecut???

Anggota GKLL yang 3000 KK itu, 2000 KK setuju dengan cash and ressetlement. [ Dari 94% warga korban Lumpur yang tergabung dalam GKLL, 3000 KK tidak memiliki sertifikat tetapi hanya memiliki pethok D atau Leter C –red ] 2000 KK inilah yang pada tanggal 25 Juni lalu membuat MoU dengan Minarak Lapindo Jaya. Dan penandatanganan MoU ini disaksikan oleh Cak Nun. Jadi yang meminta Cash and Ressetlement itu bukan siapa-siapa, tapi 2000 KK yang setuju. Lalu, kami minta Cak Nun yang menjadi saksi. Kenapa kami minta Cak Nun menjadi saksi? Karena kami –GKLL- berpendapat bahwa kalau hanya disaksikan GKLL maka tidak ada wasitnya. Tidak ada yang mengingatkan. Kalau ada wasitnya, Cak Nun bisa komunikasikan dengan pihak lapindo, pemerintah dan pihak-pihak terkait sehingga hak-hak warga tidak terabaikan. Ini yang penting. Soal fitnah pungutan, dll itu sekali lagi kami klarifikasi bahwa pungutan 1 atau 0,5% kepada warga itu dari perwakilan desa masing-masing dan insyaAllah saya mengetahui persis dari masing-masing perwakilan desa itu memiliki pembukuan yang sangat baik. Mengapa demikian, karena selama memperjuangkan korban Lumpur, memang memerlukan dana operasional. Perlu biaya dll dan itu merupakan keikhlasan dari warga. Lalu ada sebagian orang yang belum menyetorkan itu dan mereka koar-koar diluar tentang pungutan.

Ainun Nadjib

Dalam setiap hari kita terus belajar. Dan hari ini, salah satu hal yang kita pelajari soal batas-batas organisasi. Misalnya bahwa forum ini adalah forum Mbak Via. Mbak Via berbeda dengan GKLL. Dan saya berada dalam aura itu. Dalam hal ini saya bertindak sebagai penghulu. Kalau ada pernikahan yang berhak menentukan kan pengantinnya. Saya sudah sampaikan, saya ini bukan korban Lumpur, saya bukan Lapindo, saya bukan pemerintah, bahkan bukan orang Sidoarjo. Yang saya miliki adalah kewajiban sebagai manusia dan sesama ummat. Kalau ditanya apakah Cash and Carry saya setuju? Setuju. Apakah Cash and Ressetlement saya setuju? Setuju. Apakah saya setuju relokasi? Setuju. Kalau saya ditanya apa yang paling setuju? Tidak usah ada lumpur, sehingga tidak harus ada ini semua.

Saya datang kesini tidak untuk klarifikasi. Saya tidak butuh klarifikasi. Saya tidak butuh mengklarifikasi karena saya tidak perlu membela diri. Tapi saya kan punya keluarga, punya istri, dia punya hak atas diri saya. Saya punya anak, mereka punya hak atas saya. Jadi, saya bersedia diperintah (perintah dalam hubungan suami istri adalah bentuk kemesraan ) oleh Mbak Via untuk diklarifikasi.

Karena secara pribadi, saya dituduh apa pun akan saya telan. Tak eleg. Saya anggap itu rezeki dari Allah. Tidak ada masalah. Toh cepat atau lambat itu kan akan mejadi tabungan saya di hadapan Allah. Nek aku pribadi mbok fitnah aku sampek dobol, aku gak masalah. Posisi difitnah itu dihadapan Allah lebih aman daripada yang memfitnah.

Selanjutnya, saya serahkan semuanya kepada Allah yang bisa mengatur segala sesuatunya dengan sekejap mata [ R-120808-SBY]